Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Menanam pohon kini bukan lagi sekadar gerakan menjaga lingkungan. Di Kabupaten Berau, pelestarian hutan mulai diarahkan menjadi sumber ekonomi baru bagi Kampung. Melalui skema dana karbon, pemerintah kampung didorong menjadikan hutan sebagai aset yang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Berau Sri Juniarsih meminta seluruh pemerintah Kampung untuk lebih aktif melakukan penanaman pohon, menjaga kawasan hutan, serta memperkuat program pelestarian lingkungan agar peluang pendapatan dari sektor ekonomi hijau dapat terus meningkat pada masa mendatang. Dorongan tersebut muncul di tengah tantangan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah pusat.

Menurut Sri, dana karbon dari Green Climate Fund (GCF) menjadi salah satu peluang baru yang dapat dimanfaatkan kampung untuk tetap bergerak menjalankan program pembangunan tanpa hanya bergantung pada anggaran konvensional.

Tahun ini, sebanyak 79 Kampung dan 2 Kelurahan di Kabupaten Berau menerima alokasi dana karbon dengan nilai mencapai Rp349 juta per Kampung. Nilai tersebut dinilai cukup signifikan untuk mendukung kebutuhan operasional sekaligus memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Bagi Sri, dana karbon bukan sekadar bantuan keuangan, melainkan bentuk penghargaan atas komitmen masyarakat yang menjaga hutan tetap lestari.

“Ini sangat lumayan ya, bisa digunakan untuk mengembangkan potensi kampung yang berbasis lingkungan,” kata Sri.

Menurutnya, selama ini hutan sering dipandang hanya sebagai kawasan yang harus dijaga tanpa memberikan nilai ekonomi langsung bagi masyarakat. Padahal, dalam perkembangan kebijakan lingkungan global dan transisi energi saat ini, kawasan hutan justru mulai menjadi aset bernilai tinggi karena kemampuannya menyerap emisi karbon.

Karena itu, ia meminta pemerintah kampung tidak lagi melihat pelestarian lingkungan sebagai beban, melainkan investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Dana karbon yang diterima kampung, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti operasional kegiatan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pengembangan program berbasis konservasi.

“Ini kan lumayan untuk operasional. Itu langsung masuk ke kampung,” ujarnya.

Sri juga mendorong agar Pemerintah Kampung memperluas kerja sama dengan berbagai pihak dalam menciptakan program pelestarian yang berkelanjutan. Menurutnya, kampung yang mampu menjaga tutupan hutan dan membangun ekonomi berbasis lingkungan akan memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh manfaat ekonomi hijau di masa depan. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan secara serius, mengingat arah pembangunan nasional dan dunia saat ini semakin menempatkan isu lingkungan sebagai bagian dari strategi ekonomi.

Di tengah era transisi energi, keberadaan hutan dinilai tidak lagi hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga dapat menjadi sumber penghidupan baru yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.

“Hutan ini menjadi sumber kehidupan, bisa ciptakan cuan,” katanya.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden RI Prabowo Subianto yang memperketat penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi daerah yang selama ini berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Penertiban aktivitas tambang ilegal dinilai dapat memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan dan membuka ruang lebih besar bagi pengembangan ekonomi hijau yang berbasis pada konservasi.

“Ini harus kita dukung, karena memang jadi kewenangan pusat,” tutupnya. (sep/FN/Advertorial)